IPOL.ID – Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Sasono meminta Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk membatalkan rencana aksi pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Aksi tersebut bisa menjadi semacam sabotase, karena merupakan masa liburan panjang, di mana stok bahan bakar minyak (BBM) harus cukup tersedia.
“Harus ingat juga, bahwa saat ini menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Jika FSPPB melakukan aksinya, sama saja bisa dikatakan sebagai bentuk sabotase pada Pemerintah,” kata Tri di Jakarta, Kamis (23/12).
Tri juga mengingatkan, bahwa tuntutan untuk meminta Menteri BUMN mencopot Dirut Pertamina juga tidak pada tempatnya. Sebab pergantian direksi BUMN bukan ranah serikat pekerja, tetapi merupakan hak pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.
“FSPPB seharusnya mengerti tentang tujuan berorganisasi, yakni untuk memperjuangkan hak-hak normatif demi kesejahteraan para pekerja. Bukan untuk tujuan meminta mencopot Direktur Utama Pertamina,” kata Tri.
Perlu dicatat, imbuhnya, bahwa Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke Widyawati justru memiliki kinerja sangat baik. Pada semester pertama 2021, misalnya Pertamina mampu meningkatkan kontribusi melalui setoran pada penerimaan negara dengan total Rp110,6 triliun. “Rp 70,7 triliun diantaranya dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dividen, yang nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama,” tutur Tri.
