Untuk itulah, lanjutnya, jika aksi tetap dilakukan maka akan memunculkan persepsi publik, bahwa aksi tersebut bermuatan politik. “Karena pasti terkesan, ada pesanan dari oknum-oknum yang ingin sekali mengantikan posisi Dirut Pertamina,” kata dia.
Di sisi lain, kalau hanya karena masalah deadlock dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), itu juga bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali guna dicari jalan keluarnya. “Apalagi kalau hanya karena persoalan kesejahteraan, pekerja Pertamina selama ini merupakan pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraannya,” tegas Tri. (rob)
