“Beliau juga menyampaikan bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan ini, BNPT melakukan pembangunan fisik dan non fisik dimana pembangunan non fisik dilakukan melalui pembangunan karakter, semangat toleransi dan semangat membangun kerukunan,” kata Boy.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar, menyatakan terkait hal tersebut kerjasama Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme saat ini telah menyasar pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan bahwa arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme agar sampai pada tingkat desa.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa pelaksanaan sampai tingkat Desa sangat potensial untuk dilakukan karena saat ini jumlah Desa di Indonesia berjumlah 74.962 Desa dan memiliki perangkat desa mencapai enam juta lebih termasuk PKK posyandu dan karang taruna yang menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga akan lebih mengena kepada masyarakat.
“Jadi diharapkan penanganan ekstrimisme dan radikalisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme ini tidak hanya sampai pada tingkat pemerintah daerah, tetapi juga sampai dengan tingkat Desa. Dalam kerjasama ini Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,” ujarnya.
Yusharto Huntoyungo, menyatakan bahwa secara preventif kita dapat memilih desa-desa sebagai pilot project untuk dapat diberikan deradikaslisasi paham-paham terorisme. Materi dan contoh-contoh praktis dapat dipelajari oleh perangkat desa melalui peningkatan kapasitas.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar menyampaikan salah satu bentuk kerjasama dengan kementerian/lembaga lain dalam upaya untuk menangkal paham radikalisme yang berkembang dimasyarakat mengeluarkan program Warung NKRI (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI).
“Akan tetapi, hal tersebut tidak semudah itu dapat memberikan paham anti radikalisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan kepada masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa salah satu hambatan dalam menangkal paham radikalisme di daerah adalah karena masih adanya pemerintah daerah yang semangat nasionalismenya kurang dengan hanya memilikirkan terkait dengan konstituennya,” tandasnya.
Padahal menurutnya saat ini paham radikalisme menyebar secara masif. Sehingga perlu adanya keseriusan dalam mencegah penyebaran semangat radikalisme untuk menciptakan keutuhan nasional.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo menyatakan bahwa program Warung NKRI ini dapat diterapkan pada tingkat Desa. Pada tingkat Pemerintah Desa terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang di dalamnya ada kantin-kantin yang bisa dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai yang terdapat dalam warung NKRI ke dalam Pemerintah Desa.
