IPOL.ID – Pemilu dan Pilkada 2024 tinggal dua tahun lagi. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong adanya langkah-langkah guna mengantisipasi secara dini potensi konflik menjelang pesta demokrasi serentak tersebut.
Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Imran, mengatakan, langkah itu dilakukan salah satunya dengan melibatkan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kemendagri mendorong langkah-langkah stabilitas yang akan dilakukan bersama jajaran Kesbangpol di daerah. Kami berharap adanya langkah antisipasi dan pemetaan potensi konflik,” kata Imran dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (5/2).
“Sebaiknya terlebih dahulu mengantisipasi dengan deteksi dini dan pemetaan potensi konflik. Pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus kita lakukan kepada masyarakat untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024,” lanjut Imran.
Untuk diketahui, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022. Artinya lebih kurang tiga bulan lagi waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebelum tahapan pemilu dimulai.
Oleh karena itu, lanjut dia, perlu kesiapan pemerintah, khususnya Kemendagri dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Kementerian Dalam Negeri sendiri menggelar rapat koordinasi internal persiapan pelaksanaan dan pemantauan Pemilu dan Pilkada 2024. “Ini merupakan langkah awal kami untuk persiapan menghadapi tahapan pemilu yang akan mendiskusikan beberapa permasalahan dan pertanyaan pemda mengenai kesiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024,” paparnya.