Bahkan, data pemilih sudah pula dikantongi pada tahun 2019 dan sebelumnya. Pendataan para pemilih juga sudah 80 persen tercatat baik. Artinya tidak ada lagi proses yang rumit atau diulang dari awal.
“Konsekuensinya kan dana-dana seperti itu bisa hemat. Apalagi dana sosialisasi dan sebagainya. Era digital bisa melakukan penyerderhanaan tahap sosialisasi,” pungkasnya.
Peneliti kebijakna publik IDP-LP ini juga berharap pemerintah peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Situasi pandemi yang terjadi butuh treatment berkelanjutan. Maka perlu penataan keuangan yang lebih baik dan efektif.
Dia mendesak KPU juga sensitif pada kondisi sekarang. Apalagi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara itu masih lemah. Uang besar yang dikucurkan menjadi potensi terjadinya penyimpangan yang juga besar.
“Maka pada akhirnya demokrasi yang digerakan KPU hanya jadi demokrasi berbiaya mahal, tanpa manfaat yang optimal,” katanya.
Riko meminta semua elemen masyarkat ikut mengawasi penggunaan anggaran ini. Berikan masukan dan kritik jika ditemukan hal yang tidak tepat. KPU memang tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan pihak lain. Agar hajat pemilu serentak ini bisa mencapai tujuan bersama. (tim)
