Ia, mengatakan masyarakat di bawah tidak ambil pusing dengan isu penundaan pemilu. Jika pun pemilu yang menghabiskan uang negara puluhan triliun ditunda, sambungnya, maka anggaran itu sebaiknya dialokasikan untuk rakyat.
“Kalau diundur, tolong buat ekonomi rakyat, selesaikan ini pangan. Kami yang susah Pak, antre minyak goreng, padahal kami mau beli itu barang, bukan mau minta,” tandas pemilik kedai makanan ini.
Ia dapat memaklumi bila salah satu alasan wacana penundaan pemilu ialah karena kondisi ekonomi yang masih terdampak pandemi. Terlebih, dirinya dan nelayan di daerah sangat merasakan dampak tersebut.
Namun, lanjut Yunus, harus ada jaminan bahwa penundaan pemilu berdampak terhadap ekonomi rakyat. “Tapi kalau nunda pemilu begini-begini saja apa untungnya buat kami,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun. Jumlah itu dinilai terlalu besar. Oleh sebab itu KPU melakukan rasionalisasi dan mengajukan angka Rp.76,6 triliun.
Jumlah tersebut akan dibahas bersama DPR dan pemerintah setelah masa reses, yang berakhir pada 11 Maret.
Meskipun demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya menyetujui anggaran KPU yang sampai Rp.86 triliun karena menyadari kebutuhan yang “sangat besar”.
