“PLTS Atap Commercial & Industry itu salah satu kontributor utama. Jadi kalau PLTS Atap dihambat, target energi terbarukan yang dicanangkan Jokowi bisa gagal tercapai,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama Fabby mewanti-wanti pemerintah dapat kehilangan kredibilitas di mata publik bila PLN tak segera mematuhi Peraturan Menteri 26/2021. Secara politik, kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai politik asal Presiden Jokowi, menurutnya juga akan terpengaruh bila PLN tak mematuhi kebijakan dikeluarkan pemerintah.
“Menteri ESDM kan dari PDIP. Sikap mbalelo PLN ini bisa diartikan ingin menjatuhkan kredibiltas Menteri ESDM, artinya mendiskreditkan kredibiltas PDIP juga,” tukas Febby.
“Presidennya juga ‘petugas partai’ jadi kalau program strategis Presiden dilecehkan, artinya Presiden akan kehilangan wibawa. Saya menilai Dirut PLN tidak menjaga marwah pemerintah Jokowi,” sambungnya.
Lebih jauh dirinya menilai efek domino ditimbulkan yaitu investor tidak lagi percaya pada program dan target pemerintah. “Efek dominonya, investasi di Indonesia akan suram karena sukar mendapatkan energi terbarukan,” imbuhnya. (MSB/Yuli)
