IPOL.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan atau rendahnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di daerah. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya komitmen pimpinan di daerah.
“Kurangnya dukungan dari pimpinan pada badan publik di lingkungan Pemda ini dapat menghambat penyediaan informasi publik, karena tidak bisa terlaksananya program-program yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik sebagaimana mestinya,” kata Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/7).
Benni juga mengatakan, faktor kualitas sumber daya manusia (SDM) dan belum tumbuhnya kesadaran bersama juga menghambat keterbukaan informasi publik di daerah.
“(Fakfor) anggaran, ini juga masih menjadi persoalan tersendiri, ada kaitan tentunya dengan komitmen pemerintah daerah, sehingga anggaran ini kalau tidak disediakan dengan memadai tentu akan menghambat proses-proses pelaksanaan program dan kegiatan keterbukaan informasi publik, termasuk (juga penyediaan) sarana prasarana,” katanya lagi.
