Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo lantas menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan pilar penting dalam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan harus dicegah. Maka, dibutuhkan peran dari Menteri LHK dan ATR/BPN. “Dan berkaitan hal ini saya yakin, komitmen kami bersama KLHK dan ATR/BPN akan semakin solid dalam hal ini,” ucap Menteri Pertanian.
Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa pihaknya memiliki tugas untuk tetap mempertahankan kawasan hutan. Namun, mengingat besarnya kebutuhan untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, maka bisa dilakukan optimasi. “Jadi ini bisa kita lakukan maka sesungguhnya langkah pemerintah untuk mereduksi antar sektor di tata ruang ini kalau saya optimis bisa diselesaikan,” ujar Siti Nurbaya Bakar.
Ketua BAKN DPR, Wahyu Sanjaya lantas berharap kolaborasi antar kementerian ini dapat terwujud, agar masyarakat serta negara bisa menerima manfaat yang optimal. Salah satu kolaborasi yang diharapkan ialah integrasi data terkait pertanian dan perkebunan. “Oleh karena itu, BAKN DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan Kementan untuk mengintegrasikan data perkebunan dan pertanian tanpa izin untuk meningkatkan potensi pemasukan negara,” pungkasnya. (JM/SA)
