“Tindakan semacam ini kan sama dengan melawan Pemerintah. Bayangkan, kalau sudah tidak ada izin, areal hutan ditambang secara illegal, laut ditimbun untuk membuat jalan operasinya, ini sangat merugikan negara. Saya yakin ini ada oknum yang membekingi,” sebutnya.
Untuk mengusut praktek pertambangan ilegal itu, ia telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi.
“Saya sudah perintahkan kepada Komandan Kodim (Dandim Kolaka) agar segera melakukan investigasi dan koordinasi dengan Komandan Korem (Danrem) dan instansi terkait. Kalau itu tidak dihentikan, itu sudah sangat merugikan negara. Bayangkan negara dirugikan dari segi pajak maupun pendapatan negara bukan pajak serta kerusakan lingkungan dan ekologi yang parah,” tegasnya.
Meski tidak menyebut siapa backing dalam aktivitas pertambangan nikel illegal yang dilakukan oleh PT BPS, namun pihaknya memastikan akan segera mengambil tindakan untuk memberi efek jera.
Pangdam juga mendorong peran aktif Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyoroti aktivitas illegal semacam itu.
