“Berbagai modus penyelewengan terus saja terjadi, dan saya yakin kali ini pasti akan terjadi lagi. Tidak ada cara lain, Presiden harus tegas,” pinta Rouf.
Secara teknis, agar pengawasan dana BLT ini dipastikan tepat sasaran, pria yang juga aktivis di lingkungan NU ini mengusulkan, Presiden Jokowi menugaskan secara khusus kepada Wapres KH. Maruf Amin.
“Teknisnya, Presiden Jokowi bisa menugaskan Wapres secara khusus. Selama ini, peran dan kinerjanya Wapres beserta jajarannya kan masih samar-samar. Lebih baik, fokus urus ini saja daripada tim Wapres ini cuma menghabiskan uang negara jalan ke sana kemari tidak jelas hasilnya” ujarnya tegas.
Selain mengusulkan pengawasan penyaluran dana BLT BBM, KPII juga mendesak kepada pemerintah dan DPR agar memperluas cakupan dan jumlah dana BLT BBM.
“Masyarakat yang rentan miskin akibat kenaikan BBM dan kelompok rentan lainnya juga harus masuk dalam skema bantuan BLT BBM ini. Begitupun, nominal yang hanya Rp 150 ribu per bulan selama 4 bulan ini tidak ada apa apanya dibanding nilai inflasi dan beban hidup yang harus ditanggung oleh kelompok miskin ini” ujarnya menjelaskan.
