Sementara untuk sumber anggarannya guna menambah cakupan dan jumlah BLT BBM ini, Rouf menyarankan agar pemerintah dan DPR memangkas biaya gaji dan operasional jajaran direksi dan komisaris BUMN serta biaya biaya dinas para pejabat eselon dan pejabat negara lainnya.
“Mereka ini jangan enak enakan sendiri, sementara rakyat kecil menderita.” kata Rouf.
CSR BUMN
Selain melakukan efisiensi, pendiri KPII ini mengusulkan agar dana dana CSR BUMN yang selama ini banyak diselewengkan oleh oknum BUMN dan uang sitaan para koruptor juga bisa di alokasikan untuk penambahan dana BLT ini.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menaikkan harga BBM dikarenakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp5002,4 triliun rupiah.
Adapun terkait nominal kenaikan harga untuk jenis BBM Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter kemudian Solar subsidi menjadi Rp6.800, sedangkan Pertamax Non Subsidi menjadi Rp14.500 per liter
Sebagai kompensasinya, pemerintah meluncurkan BLT BBM yang akan di berikan selama empat bulan, sebesar Rp600 ribu, yang akan dicairkan dua kali, masing-masing Rp300 ribu kepada 20,6 juta penerima. (timur arif)
