IPOL.ID – Ketua KPK Firli Bahuri meminta seluruh pejabat tidak melakukan tindakan koruptif terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan petani. Pejabat yang berani korupsi terkait program petani bakal dibikin miskin.
“Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi terberat bagi siapa pun tersangka korupsi program kesejahteraan petani, yakni hukuman penjara paling lama dengan pengembalian uang negara berikut denda, atau KPK miskinkan para koruptor melalui pasal tindak pidana pencucian uang,” kata Firli melalui keterangannya, Minggu (25/9/2022).
Dia menegaskan bakal memproses hukum pejabat yang berani menghardik hak petani di Indonesia dengan pasal yang diperberat. Salah satu pemberatan pasal dengan pengusutan pencucian uang. Pejabat yang korupsi program petani dipastikan bakal dibikin miskin oleh KPK.
“Saya pastikan akan kami kejar, tangkap dan jerat siapapun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara dari program-program kesejahteraan petani, dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya,” ujar Firli.
Firli mengatakan petani punya andil besar dalam memajukan Indonesia. Salah satunya, yakni menyeimbangkan kestabilan pangan di Tanah Air.
“Saya pastikan hal itu nyata dan benar adanya, karena saya melihat sendiri betapa luar biasanya kerja keras, pengorbanan, serta keikhlasan luar biasa segenap putra-putri terbaik bangsa ini yang berprofesi sebagai petani,” kata Firli.
Kontribusi petani juga dipastikan ada selama pandemi covid-19. Para petani tetap bekerja agar stok pangan di Indonesia tidak kekurangan saat masa sulit selama pandemi.
Atas dasar itu, Firli tidak mau hak petani diambil koruptor. Dia berharap pejabat terus memikirkan kesejahteraan petani, bukan mencoba mencuri hak mereka.
“Melihat andil, kontribusi dan peran nyata para petani terhadap negara selama ini, saya memiliki pandangan, pahlawan pangan kita ini tidak boleh sedikit pun dikecewakan, dimain-mainkan apalagi di rampok hajat hidupnya,” ujar Firli.
Firli meminta ultimatumnya tidak dianggap remeh. Dia menegaskan pejabat yang berani mencuri hak petani bakal diproses hukum dengan pasal yang paling berat oleh KPK.
“Saya ingatkan dan peringatkan kepada siapapun, khususnya aparatur pemerintah termasuk pejabat terkait yang mengurusi hajat hidup para petani, untuk tidak coba-coba apalagi berani main-main dengan hak para pahlawan pangan ini, yang diberikan negara melalui program-program kesejahteraan petani yang telah dicanangkan oleh pemerintah,” kata Firli. (Far)