Untuk itu, menurut Eko, dibutuhkan reformasi birokrasi yang melompat, karena reformasi yang biasa-biasa saja atau yang linier sulit mengejar ketertinggalan. Lompatan ini sangat mungkin karena didukung kemajuan teknologi dan informasi yang mempercepat perubahan sistem.
“Yang kita lakukan ini linier sekarang, jadi tidak dynamic, tidak melompat, kita ketinggalan. Kenapa? Karena setiap kali kita berubah, lingkungan masyarakat berubah lebih tajam lagi, lebih tinggi lagi. Dengan teknologi kita bisa melakukan berbagai perubahan,” pungkasnya.
Diketahui, peluncuran buku ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Aula Zamhir Islamie, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta, Sabtu (10/9).
Buku Putih berisi landasan-landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian itu terdiri dari uraian tentang Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Politik dan Birokrasi Pemerintahan, Hukum dan Etika Pemerintahan, hingga Kesejahteraan dan Hubungan Luar Negeri. Bagian-bagian tersebut diuraikan secara lugas dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 sebagai bingkainya.
