Dalam mewujudkan perubahan tersebut, keberadaan alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan dinilai bakal membantu suksesnya upaya reformasi birokrasi. Alasannya, alumni tersebut telah dibekali dengan ilmu pemerintahan. Tak hanya itu, jajaran anggota IKAPTK juga telah banyak memegang jabatan penting di dalam birokrasi. Hal itu diyakini akan mampu mempercepat terwujudnya birokrasi lebih efektif dan efisien.
“Nah oleh karena itulah saya sangat berharap betul alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan ini dapat menjadi agent of change, agen perubahan, motor penggerak untuk mengubah kultur menjadi birokrasi yang baik di lingkungan ASN yang menjadi motor pemerintahan kita,” tambahnya.
Berkaitan dengan itu, Mendagri mengatakan, saat ini proses rekrutmen calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terus dioptimalkan. Sebagai salah satu sekolah kedinasan terbesar di Indonesia, IPDN turut melibatkan sejumlah lembaga pengawas dalam proses rekrutmen calon praja. Upaya itu dilakukan untuk mendorong adanya transparansi sekaligus menjaring figur-figur terbaik.
