Dijelaskan mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini, jika keputusan yang dibuat dengan dalih dalam rangka kesehatan fiskal serta APBN, sementara tidak diperhatikan dampak kesulitan hidup yang dihadapi rakyat, maka sudah selayaknya keputusan itu dicabut.
“Untuk apa ada pemerintah, jika kesulitan rakyat bukan diatasi tapi malah makin ditekan,” tegasnya.
Dikatakan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta ini, saat ini rakyat sudah menderita dengan keadaan sulit akibat pandemi Covid-19 yang terjadi lebih dari dua tahun ini.
“Jangan tambah beban serta penderitaan rakyat. Pemerintah seharunya hadir untuk menyelamatkan rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan akibat himpitan ekonomi,” tandasnya.
Dituturkannya, sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk membiayai BBM bersubsidi. Yakni, dengan melakukan efesiensi belanja di berbagai sektor termasuk pengurangan fasilitas untuk para pejabat negara yang jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun dalam 1 tahun.
“Hapus semua program yang bersifat seremonial karena hanya pemborosan dan tidak berdampak bagi rakyat. Jika ada ajakan agar gaji/tunjangannya dipotong untuk membantu rakyat agar BBM tidak naik saya akan jadi pendaftar pertama yang akan melakukan itu,” pungkasnya.(Asep Syaepudin)
