IPOL.ID – Komentar bernada sumbang, banyak bermunculan terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsi. Politisi Partai Demokrat, Santoso bahkan, menyebut kenaikan BBM ini sangat mencederai hati nurani rakyat.
“Rakyat Indonesia harusnya berbahagia karena baru saja menikmati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 77 Kemerdekan RI, ini malah dikasih kado pahit dengan dinaikannya harga BBM bersubsidi oleh pemerintah,” ujar Santoso, kepada IPOL.ID, Sabtu, (3/9).
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, keputusan yang diambil pemerintah siang ini, menaikan harga BBM besubsidi pertalite Rp 7.600 menjadi Rp 10.000 dan solar Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 jelas mencederai nurani rakyat.
“Kenaikan ini jelas memperlihatkan bahwa pemerintah melanggar UUD 1945 terutama pada pembukaan UUD 45, dimana pada alinea ke empat menyebutkan bahwa negara bertujuan untuk melindungi tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,” ungkapnya
“Tujuan bernegara tertera jelas di pembukaan UUD 45. Ini kok malah diingkari oleh pemerintah yang notabane dipilih oleh rakyat untuk memajukan kesejahteraan umum,” sambungnya.
Dijelaskan mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini, jika keputusan yang dibuat dengan dalih dalam rangka kesehatan fiskal serta APBN, sementara tidak diperhatikan dampak kesulitan hidup yang dihadapi rakyat, maka sudah selayaknya keputusan itu dicabut.
“Untuk apa ada pemerintah, jika kesulitan rakyat bukan diatasi tapi malah makin ditekan,” tegasnya.
Dikatakan mantan Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta ini, saat ini rakyat sudah menderita dengan keadaan sulit akibat pandemi Covid-19 yang terjadi lebih dari dua tahun ini.
“Jangan tambah beban serta penderitaan rakyat. Pemerintah seharunya hadir untuk menyelamatkan rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan akibat himpitan ekonomi,” tandasnya.
Dituturkannya, sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk membiayai BBM bersubsidi. Yakni, dengan melakukan efesiensi belanja di berbagai sektor termasuk pengurangan fasilitas untuk para pejabat negara yang jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun dalam 1 tahun.
“Hapus semua program yang bersifat seremonial karena hanya pemborosan dan tidak berdampak bagi rakyat. Jika ada ajakan agar gaji/tunjangannya dipotong untuk membantu rakyat agar BBM tidak naik saya akan jadi pendaftar pertama yang akan melakukan itu,” pungkasnya.(Asep Syaepudin)