IPOL.ID – Menjelang masa berakhirnya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan wakilnya, pemilihan satu dari tiga nama usulan DPRD untuk menjadi Pj Gubernur DKI tetap ada di tangan Presiden, Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini dibahas dalam diskusi bertema Transisi DKI Jakarta: Sosok Pj Gubernur dan Masa Depan Otonomi Jakarta Pasca-IKN. Diskusi dihadiri pembicara Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia; Lucius Karus, Ketua FORMAPPI; dan Ari Nurcahyo, Direktur Eksekutif, PARA Syndicate.
Ari Nurcahyo menyampaikan, sesuai tema diskusi kali ini, bagaimana keputusan otonomi Jakarta ke depan ada di tangan Pj Gubernur DKI Jakarta. Namun siapakah sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang cocok dan dipilih Presiden.
“Tetap pilihan Pj Gubernur DKI ada pada Presiden Jokowi,” kata Ari didampingi Lutfia Harizuandini, peneliti PARA Syndicate dalam diskusi bertema Transisi DKI Jakarta: Sosok Pj Gubernur dan Masa Depan Otonomi Jakarta Pasca-IKN di Jakarta, Senin (3/10).
Ari memaparkan, ada beberapa kriteria untuk menjadi seorang Pj Gubernur DKI. Pertama, sosok Pj harus netral, bebas dari keberpihakan, dan terbebas dari politik identitas. Kedua, memiliki kredibilitas komitmen kebangsaan yang kuat.
Ketiga, profesional dan kompeten, punya kapasitas, memiliki segi keilmuan, pengalaman dalam pemerintahan. Keempat, kemampuan legislasi tentu bersama DPR dan pemerintah serta Kemendagri. Paham akan hukum tata negara. Sebab, dua tahun ke depan harus ada UU baru untuk Jakarta terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN.
“Kemudian terakhir, memiliki kecakapan komunikasi publik dan memiliki relasi, pengalaman mengelola komunikasi diinternal, eksternal serta publik,” katanya.
Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan mengajukan tiga nama ini ke Presiden, tidak akan melebar ke nama yang lain. Bahkan diyakininya, akan mengerucut kepada dua nama yakni Bahtiar dan Heru.
Lebih jauh, sambung dia, Jakarta ini butuh sosok kosmopolitan, yang bisa lintas segalanya. Untuk Bahtiar, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki karier dari bawah dapat menjadi pertimbangan. PR Pj Gubernur DKI itu lebih kepada mengonsolidasikan Jakarta di masa transisi dan menjaga harmoni politik.
“Suara lintas pemerintah, tugasnya transisi. Tentu pengalaman rekam jejak Pak Bahtiar lebih memenuhi itu. Dan balik lagi ya, itu tergantung Pak Presiden Jokowi dalam memilihnya,” tutur Ari.
“Kami percaya Presiden akan memilih secara objektif Pj gubernur DKI. Jangan lupa, paling penting Pj merevisi UU Jakarta yang baru tentu menjadi kebutuhan Presiden dalam memajukan programnya menyiapkan Ibu Kota yang baru IKN. Dan Otonomi Jakarta mendukung program prioritas nasional mendukung Ibu Kota yang baru,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ray Rangkuti menyampaikan, tiga nama yang diajukan sebagai Pj gubernur DKI memiliki pengalaman berbeda-beda. Sehingga masing-masing ada keunggulan dan kekhususannya tersendiri.
Namun siapa yang paling mungkin, paling tidak akan menjadi acuan pemerintah. Ray mengatakan, dari sudut praktisnya, jika Presiden Jokowi ingin sosok Pj Gubernur DKI yang dekat dengan Beliau, garis struktural dan emosionalnya, maka pilihannya adalah Heru, lingkaran Sekretariat Presiden.
Jika pilihannya Bahtiar, orang yang duduk di kursi Dirjen Depdagri, orang yang punya konsen menyelesaikan konflik di dunia politik dan juga dapat mengelola anggaran. “Tinggal Pak Presiden Jokowi yang memilih sosok Pj ini siapa yang ideal mumpuni,” tukasnya. (Joesvicar Iqbal)