IPOL.ID – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dikenal sebagai sosok yang konsisten menjaga sikap netral dan rajin menggaungkan pentingnya netralitas ASN. Karena itu, Bahtiar dinilai cocok menduduki kursi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022.
Pengamat politik Arif Nurul Iman mengakui, Bahtiar memiliki track record sebagai sosok birokrat yang murni dan netral dari polarisasi politik masa lalu.
“Pj Gubernur DKI Jakarta harus mampu meredam polarisasi politik 2024. Pak Bahtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) juga punya pengalaman menjadi Pj gubernur. Pak Bahtiar jauh lebih berpengalaman dari calon lainnya,” ujar Arif Nurul Iman yang juga Direktur Eksekutif IndoStrategi Research & Consulting, pada diskusi bertema “PJ Gubernur DKI Jakarta & Upaya Meredam Polarisasi Politik”, yang digelar secara daring dari Jakarta, Sabtu (1/10).
Di sisi lain, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid mengakui, dibanding dua calon Pj Gubernur DKI lainnya, Bahtiar memiliki posisi yang lebih netral. Menurutnya, Bahtiar sudah biasa berkomunikasi dan dengan para pimpinan ormas dengan beragam warna identitas.
“Dan yang palling penting para pejabat di Kemendagri memiliki sikap netral dan tidak mungkin akan mengarah ke mana-mana dan pastinya akan menjalankan arahan dari Presiden. Bahtiar juga memiliki pengalaman menjadi Pj Gubernur di Kepri,” ujar Ryaas Rasyid saat hadir sebagai pembicara diskusi bertema Mencari Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta, di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta, Rabu (28/9).
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai Bahtiar paling netral dibanding kandidat lain. “Dalam arti, memang karena tugas dia sebagai Dirjen Kemendagri, kalau yang lain punya kemiripan seolah-olah mereka punya beking,” kata Hendri beberapa waktu lalu.
Selain itu, Bahtiar juga dinilai knsisten melakukan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar membawahi sejumlah direktorat, antara lain Direktur Bina Ideologi dan Wasbang.
Bahtiar juga membawahi Direktur Politik Dalam Negeri, yang antara lain mengurus pelayanan dan hal-hal terkait partai politik. Selain itu, ada Direktur Ormas, tupoksi melayani urusan ormas dan NGO/masyarakat sipil. Bahtiar sendiri pernah menduduki jabatan tersebut.
Lalu, Bahtiar juga memiliki kemampuan berkomunikasi soal politik sehingga dipercaya menduduki jabatan yang berkaitan dengan ormas dan partai politik, yakni sebagai Kasubdit Ormas, Direktur Poltik Dalam negeri yang melayani parpol.
Kemampuannya dalam berkomunikasi dan punya hubungan baik dengan jurnalis, mendapat pengakuan Mendagri Tjahjo Kumolo (almarhum) yang menunjuknya sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro menilai Bahtiar merupakan sosok yang tepat menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
“Beliau ini juga sangat fasih mengurus daerah, ‘networking’ yang luas dengan akademisi, dengan intelektual, LSM, media, cukup baik hubungannya,” kata Siti Zuhro beberapa waktu lalu.
Siti menilai Bahtiar memiliki kemampuan mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Terbukti pernah dipercaya menjadi Pj Gubernur Kepri.
“Pak Bahtiar sudah malang melintang di Kemendagri dan mengurus tentang pemilu,” ujar Siti, dikutip dari Antara.
Bahtiar, yang merupakan doktor Ilmu Pemerintahan, juga punya hubungan baik dengan kalangan akademisi, kaum cerdikiawan, dan masyarakat sipil.
Terbukti, Bahtiar saat ini menjadi Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Bahtiar sudah biasa berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda (DPRD, TNI, Polri dan Kejaksaan).
Saat menjadi Pj Gubernur Kepri, hubungan Bahtiar dengan unsur Forkopimda di sana sangat baik. Selain itu, sebagai Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar juga membawahi Direktur Kewaspadaan Nasional, yang tupoksinya mengurus soal Forkopimda, komunitas intelijen, dan penanganan konflik. Direktur Kewaspadaan Nasional merupakan unsur Komunitas Intelijen Pusat dan Daerah.
Maka tak heran, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqie mengakui, Bahtiar sudah terbukti punya kemampuan berkoodinasi, baik dengan Forkopimda, dan juga DPR RI.
Bahtiar yang kerap terlibat dalam tim perumusan sejumlah peraturan perundang-undangan, sudah biasa berkoordinasi dengan DPR RI.
Hal ini penting karena tugas Pj gubernur DKI Jakarta ke depan antara lain menyukseskan program prioritas Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Hal ini terkait dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengamanatkan paling lama 2 tahun ke depan harus dilakukan revisi terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jimly yang merupakan Anggota DPD RI 2019-2024 dari Dapil DKI Jakarta itu mengatakan, begitu menjabat, Pj gubernur DKI Jakarta harus segera melaksanakan tugas penting, yakni ikut menyiapkan revisi UU No.29 Tahun 2007.
Dari tiga calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD, menurut Jimly, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar lah yang paling siap mengemban tugas tersebut.
“Pj Gubernur DKI Jakarta yang baru harus bisa dan mampu bersinergi dengan Kemendagri dan dengan DPR RI untuk menyelesaikan UU yang baru. Dari tiga calon, yang punya pengalamam legislasi UU dan sudah biasa jadi tim penyusun UU adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum,” kata Jimly.
Sebagai Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar juga membawahi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) seluruh Indonesia.
Pengakuan kinerja Bahtiar yang pernah menjadi Pj Gubernur Kepri dan saat ini Dirjen Polpum Kemendagri, terungkap darihHasil survei Trust Indonesia Research & Consulting
“Tingkat kepuasan terhadap kinerja Bahtiar mencapai 76,2 persen,” kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia Ahmad Fadli saat memaparkan hasil surveinya, Sabtu (1/10).
Sebagai Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar merupakan mitra utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaaan ideologi pancasila. Bahtiar juga merupakan mitra utama Kemenko PMK dalam pembinaan revolisi mental khususnya Indonesia Bersatu.
Lebih dari itu, Bahtiar juga sukses mendukung pembinaan kerukunan umat bersama, bersama Kementerian Agama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan binaan kemendagri dan kemenag. Juga Forum Pembauran Kebangsaan. Bahtiar juga membawahi Direktur Ekososbud yang menangani FKUB dan kerukunan sosial.
Bahkan, saat menjabat sebagai Direktur Politik Dalam Negeri, Bahtiar sukses merancang dan memimpin tim konseptor penyusun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar saat rapat membahas 3 RUU pemekaran Papua di DPR. Bahtiar kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta.
“Doktor Bahtiar memang mumpuni sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Kita juga tahu beliau termasuk arsiteknya beberapa undang-undang politik,” kata politikus senior Priyo Budi Santoso saat diskusi bertema “Jakarta Barometer Politik Nasional, Sebuah Harapan: Menjaga Momentum Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19”, di Jakarta, Kamis (29/9).
Sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar sukses menyelesaiakn beberapa agenda utama Presiden di bidang politk, yakni:
A. Perumusan Perpu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-UndangPerpu UU Pilkada 2020.
B. Tim penyusun UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
C. Ketua Tim Penyusun UU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
D. Tim Penyusun RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (2022) yang sedang berproses menuju pengambilan keputusan di tingkat paripurna.
Bahtiar juga dikenal sebagai inisiator Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI. Acara sukses dan mendapat penghargaaan Rekor MURI. (Museum Rekor Dunia-Indonesia).
Sewaktu menjadi Pj Gubernur Kepri, Bahtiar sukses mencanangkan kembali pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Bahtiar mampu mengeksekusi dalam waktu singkat proyek prioritas nasional tersebut.
Sejumlah pencapaian dan pengalaman Bahtiar sebagai Dirjen Polpum sebenarnya sudah cukup menjadi modal menghadapi tantangan dinamika sosial politik di Jakarta.
“Dengan jabatannya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, saya kira Pak Bahtiar bisa mengatasi setiap persoalan yang terjadi di Jakarta, baik sekarang maupun ke depannya,” kata Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana.
“Untuk itu, Pak Bahtiar sangat cocok dan tepat jika dipercaya menjadi Pj. Gubernur DKI,” kata pria bergelar doktor itu. (Yudha Krastawan)