IPOL.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta diharapkan adalah sosok yang yang mengetahui administrasi pemerintahan.
Hal itu disampaikan Lucius Karus, Ketua FORMAPPI, dalam diskusi bertema Transisi DKI Jakarta: Sosok Pj Gubernur dan Masa Depan Otonomi Jakarta Pasca IKN.
Lucius Karus mengutarakan, Pj Kepala Daerah harus dapat menyusun Perda Pajak dan Retribusi, ada tugas konstitusional, memastikan sejumlah aturan yang sesuai undang-undang selama dua tahun mendatang. “Inilah tantangan yang akan dihadapi Pj gubernur DKI ke depan,” katanya.
Dia menjelaskan, dalam evaluasi kepemimpinan Anies dan wakilnya, hampir setiap tahun pembahasan RAPBD selalu memicu perdebatan tidak transparan. Termasuk yang selalu dikritik oleh anggota DPRD DKI sendiri.
“Jadi prinsip transparansi menjadi tugas Pj gubernur DKI mengembalikan prinsip good government di dua tahun mendatang,” tuturnya.
Rapor merah Anies, sambung Lucius, berdasarkan survei yang ada, disebutkan dalam bidang reformasi birokrasi menjadi tanggung jawab Pj gubernur DKI. Masih adanya persoalan pengangguran di Jakarta berdampak pada persoalan banyaknya pencari kerja di Jakarta.
“Belum lagi masalah banjir, kualitas air, sampah, dan lainnya,” ucapnya.
“Menjadi pekerjaan rumah seorang Pj untuk menjaga keseimbangan seluruh elemen masyarakat Jakarta menuju Pilkada maupun Pemilu 2024. Kemudian masalah polarisasi yang terjadi selama ini terbukti menciptakan ketidaknyamanan,” paparnya lagi.
Menurutnya, Pj Gubernur DKI harus menjaga jarak dengan politik dan fokus terhadap pembangunan Jakarta. Yang bersangkutan jangan disibukan dengan politik praktis.
Pertimbangan objektif menjadi dasar siapa Pj Gubernur DKI yang paling tepat. Presiden akhirnya sebagai penentu. Dengan munculnya tiga nama, yaitu Heru, Bahtiar dan Marullah yang semuanya memenuhi syarat dan masuk radar Presiden.
Revisi UU DKI Jakarta yang termasuk bagian tanggung jawab Kemendagri. Karena itu, tegas dia, sosok yang bisa menjawab itu yang memiliki pengalaman, dan membahasnya dengan DPR adalah Bahtiar.
“Jangan di era Pj malah menjadi kemunduran. Ketertiban, fasilitas umum, banjir, dan malah jangan sampai tambah parah di era Pj ini nantinya. Yang jelas Presiden jangan sampai memilih secara emosi, pilihan harus objektif, rasional dan berdasarkan kebutuhan,” pungkasnya. (Joesvicar Iqbal)