“Belum lagi masalah banjir, kualitas air, sampah, dan lainnya,” ucapnya.
“Menjadi pekerjaan rumah seorang Pj untuk menjaga keseimbangan seluruh elemen masyarakat Jakarta menuju Pilkada maupun Pemilu 2024. Kemudian masalah polarisasi yang terjadi selama ini terbukti menciptakan ketidaknyamanan,” paparnya lagi.
Menurutnya, Pj Gubernur DKI harus menjaga jarak dengan politik dan fokus terhadap pembangunan Jakarta. Yang bersangkutan jangan disibukan dengan politik praktis.
Pertimbangan objektif menjadi dasar siapa Pj Gubernur DKI yang paling tepat. Presiden akhirnya sebagai penentu. Dengan munculnya tiga nama, yaitu Heru, Bahtiar dan Marullah yang semuanya memenuhi syarat dan masuk radar Presiden.
Revisi UU DKI Jakarta yang termasuk bagian tanggung jawab Kemendagri. Karena itu, tegas dia, sosok yang bisa menjawab itu yang memiliki pengalaman, dan membahasnya dengan DPR adalah Bahtiar.
“Jangan di era Pj malah menjadi kemunduran. Ketertiban, fasilitas umum, banjir, dan malah jangan sampai tambah parah di era Pj ini nantinya. Yang jelas Presiden jangan sampai memilih secara emosi, pilihan harus objektif, rasional dan berdasarkan kebutuhan,” pungkasnya. (Joesvicar Iqbal)
