IPOL.ID – Penunjukan Pj gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi menjadi perhatian publik. Sebab, posisi Jakarta sebagai barometer politik nasional. Sehingga kedepan, Pj gubernur DKI terpilih harus dapat mengakomodir semua pihak, termasuk milenial.
Untuk mengungkap sosok yang tepat penunjukan Pj gubernur DKI Jakarta, Kata Rakyat menggelar diskusi dengan tema “Apa Kata Millenial tentang Pj Gubernur DKI Jakarta” yang bertempat di Kedai Tempo bilangan Jakarta Timur, Kamis (6/10).
Narasumber yang hadir diantaranya, Alwan Riantoby, Direktur Kata Rakyat, Aji Pangestu, Koordinator JPPR, Adnan Magribi, Peneliti SPD, Anjani Amitia Kirana, Praktisi Inovasi Digital, dan Rojaul Huda Voice Indonesia/Moderator, Kamis (6/10).
Aji Pangestu menilai penting generasi muda memberikan perhatian khusus untuk penunjukan Pj gubernur DKI Jakarta.
“Tidak ada pemilihan dari masyarakat, karena merupakan otorisasi dari pemerintah. Yang kemudian ditetapkan oleh Presiden menjadi Pj gubernur DKI Jakarta,” kata Aji Pangestu dalam diskusi bertema Apa Kata Millenial tentang PJ Gubernur DKI Jakarta, di kawasan Matraman, Kamis (6/10).
Menurutnya, sosok yang tepat untuk mengisi Pj gubernur DKI Jakarta harus memiliki pengalaman sebagai Pj gubernur sebelumnya, kemudian bersifat netral, bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. Dan juga bisa meminimalisir polarisasi masyarakat akibat pemilu seperti tahun-tahun sebelumnya.
Masyarakat DKI Jakarta juga berharap Pj gubernur DKI melanjutkan program Pemerintah sebelumnya. Juga dapat menuntaskan PR yang belum terselesaikan di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria, seperti banjir, dan pengangguran.
Anjani Amitia Kirana selaku Praktisi Inovasi Digital menilai, Pj gubernur DKI yang terpilih harus mampu memaksimalkan kinerja agar pekerjaan rumah (PR) yang ada seperti persoalan banjir dan pengangguran bisa teratasi. Menurut dia, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Adanya digitalisasi bisa membuka ruang milenial dari berbagai daerah untuk berkolaborasi dan memberikan solusi, tanpa ada sekat namun tetap ada orkestrasi dari pemerintah,” ujar Anjani.
Di samping itu, Alwan Riantoby memberikan komentarnya, penunjukan Pj gubernur DKI bisa dilihat dari sisa-sisi, seperti sisi objektif, Presiden harus mampu menunjuk orang yang tepat menjadi Pj gubernur DKI Jakarta, sedangkan sisi subjektivitasnya, sosok ini tidak boleh berasal dari mereka yang punya kepentingan tertentu, harus dari birokrasi murni.
“Dengan masyarakat heterogen di Jakarta, tentunya kaum milenial juga berharap sosok Pj gubernur DKI yang terpilih mampu menjaga perdamaian di tengah masyarakat, milenial juga harus melek terhadap hal ini,” kata Alwan.
Alwan meyakini tiga sosok yang ada yakni Heru Budi, Bahtiar dan Marulah memiliki pengalaman panjang dan kapasitas yang mumpuni. Tidak ada track record korupsi.
“Yang harus dihighlight tentu adalah sosok terpilih Pj gubernur DKI harus memiliki pemahaman akan mampu lokalitas Jakarta, dan tidak lahir dari dugaan korupsi masa lalu,” tukas Alwan. (Joesvicar Iqbal)