Ketiga, penyelesaian dermaga eksekutif dua disegerakan untuk dapat menampung aspirasi pengusaha swasta untuk dapat menggunakan fasilitas dermaga eksekutif. Keempat, revitalisasi dan pengaturan dermaga non eksekutif berikut pengaturan alur penumpang dan kendaraan lebih dioptimalkan untuk menampung lonjakan hari besar/liburan.
Kelima, Agus meminta agar BPTD Banten segera menerapkan Marine Operation System (MOS) supaya tidak ada lagi permainan koruptif dalam pengaturan kapal di dermaga dan berlayar. “Dengan MOS para stakeholder seperti BPTD, ASDP, pemilik kapal, nahkoda, publik, Pemerintah Daerah melalui Dishub dapat mengetahui keberadaan dan kondisi kapal. Selain itu penumpang juga bisa mengetahui jadwal kapal dan bisa mengaksesnya dengan aplikasi seperti yang dilakukan oleh PT KAI,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Agus berharap agar berbagai tarif di Pelabuhan segera dihitung ulang menyusul momen kenaikan BBM. “Berbagai tarif harus win-win, tidak terlalu memberatkan konsumen tetapi menutup semua biaya operasional. Kalau tidak, kebijakan subsidi Pemerintah harus disertakan,” ujarnya lagi.
