“Karena mafia ini cukup menganggap yaitu adalah Undang-Undang. Caranya sederhana kalau korbannya itu menyatakan serahkan tanah kamu atau jadi tersangka. Kenapa kok bisa? Ya sudah orangnya buru-buru telepon kemudian apa dasarnya orang enggak tahu apa-apa bisa jadi tersangka. Itu fakta yang kita hadapi,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan akan segera memfasilitasi para korban mafia tanah untuk menyampaikan langsung aspirasinya kepada seluruh anggota dewan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
“Kita sudah berbicara persoalan tanah dan mafia tanah menurut saya ketua forum saya undang tanggal 15 November datang. Kami Komisi II baru saja membuat jadwal kegiatan dan kita sudah sepakat 15 nov 2022 pukul 13:00 Kita akan melakukan RDPU berkaitan dengan persoalannya dengan masalah pertanahan,” kata Guspardi.
“Oleh karena itu ketua forum saya undang sudah ada mekanisme, buat surat dan saya memfasilitasi supaya kerjakerja dan suara-suara ini bergaya guna. Jadi saya memfasilitasi ketua forum korban mafia tanah kirim surat besok atau kapan ke Komisi 2 ingin RDPU dengan Komisi 2,” katanya lagi.
