IPOL.ID – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, yang juga anggota Fraksi PKS menilai perombakan jajaran direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) adalah hal yang wajar. Menurut dia, setiap ada pergantian pemimpin di level DKI Jakarta akan berimbas pada pergantian direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau saya lihat, ini satu hal yang wajar ya. Ketika ada pergantian pemimpin di level DKI, pasti akan ada evaluasi di seluruh BUMD. Waktu itu ada MRT, sekarang Jakpro. Entah nanti BUMD mana lagi. Tapi, itu jadi hak preogratif Pak PJ Gubernur DKI,” kata Ismail kepada wartawan, Rabu (30/11).
Namun, dia berharap, evaluasi terhadap BUMD ini dilakukan secara objektif berbasis pada kinerja. Baik atas kinerja penugasan yang diberikan kepada BUMD terkait atau atas kinerja yang akan dijalankan ke depan.
“Sejauh ini, khusus di Jakpro secara keseluruhan, banyak sosok profesional di dalamnya. Jika kemudian kinerjanya terlihat belum terlalu tinggi, bisa jadi chemistry-nya belum terbentuk,” katanya.
Namun, ungkap Ismail, saat Komisi B DPRD DKI menggelar rapat dengan Jakpro, Direktur Utama Jakpro saat itu, Widi Amanasto menyampaikan sedang melakukan pembenahan pada anak-anak USAHA Jakpro agar lebih produktif dan bersinergi.
