Rp1.200 Triliun Harus Diserap Dua Bulan, Sistem Penyerapan Anggaran Dinilai Tak Beres

IPOL.ID – Sistem penyerapan anggaran saat ini dinilai masih amburadul. Itu terlihat dari perintah kepada Kementerian/Lembaga harus menyerap Rp 1.200 triliun dalam kurun waktu dua bulan atau hingga akhir 2022.

“Inilah sistem yang amburadul di pemerintahan kita karena harus dipaksa menyelesaikan Rp 1.200 triliun itu tidak mudah,” kata anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea dalam keterangannya, Rabu (2/11).

Dia mengatakan, ada beberapa sebab mengapa sistem penganggaran di pemerintah masih amburadul.

Pertama, karena masa waktu penggunaan anggaran yang membuat proses transfer ke daerah terlambat. Padahal, pembangunan di daerah itu tersebut terus berjalan.
Sehingga, program yang seharusnya sudah disiapkan dari awal menjadi tidak bisa dilakukan karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi.

Kedua, bisa jadi program itu tidak tepat lagi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Karena program yang sudah dirancang itu kan dirancang tahun sebelumnya. Jadi, pada saat implementasinya tidak tepat lagi program itu dilakukan.

“Contoh pembangunan di daerah. Misalnya, masa waktu pembangunan gedung dikasih waktu paling lambat enam bulan. Sementara anggarannya baru bisa dipersiapkan atau dilelang pada Agustus-September, dari September baru bisa dikontrak oleh pemenang lelang baru bisa Oktober. Jadi gimana bisa dilaksanakan? Tidak mau mereka pemenang lelang itu,” kata Politisi PDI-Perjuangan itu.

Karena itu, ia menduga sistem penyerapan anggaran di pusat yang tidak efektif yang berdampak pada pembangunan daerah yang terlambat untuk melaksanakan program tersebut.

“Saya secara pribadi mendorong Komisi XI meminta penjelasan kepada Menkeu kenapa bisa sampai ada penyerapan yang tidak optimal sebesar Rp1.200 triliun. Saya juga kaget baca berita itu. Artinya, kalau Ibu Menkeu katakan berhemat Rp 1.200 triliun artinya kita cukup survive. Tapi, ternyata minta dihabiskan,” kata. (Far)