IPOL.ID – Dinas Perhubungan diminta menyiapkan manajemen parkir baru yang terintegrasi dengan transportasi umum. Hal ini penting dilakukan mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
“Agar lebih efektif mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan di Jakarta, penerapan ERP di Jakarta harus didukung dan disertai cara lain seperti manajemen parkir dan integrasi layanan transportasi publik,” ujar pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Rabu (11/1).
Menurutnya, kebijakan ERP Jakarta akan diterapkan secara bertahap pada ruas jalan tertentu yang akan ditetapkan sebagai jalan yang tinggi kemacetannya. Namun, pihaknya mendorong Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta untuk memakai sistem pembayaran yang disesuaikan atau mengikuti tingkat tinggi rendahnya demand penggunaan di ruas jalan yang diterapkannya ERP.
“Sistem tarif atau bayar ERP di Jakarta akan dapat meniru sistem tarif ERP di Singapura. Saat tinggi penggunaan jalannya (demand-nya) maka tarifnya akan mahal. Sementara ketika penggunaan jalannya rendah maka tarifnya akan turun menjadi murah,” katanya.
