IPOL.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua.
Jenderal Sigit mengatakan, TNI-Polri sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
Setelah adanya proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut, peran TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan maksimal.
“Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir memastikan semua bisa berjalan baik,” kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1/2023).
Kebijakan pemerintah terkait prioritas di Papua, di antaranya pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.
Sedangkan Major Project di antaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Sigit menjelaskan, dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yaitu Soft Approach dan Hard Approach. Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).
“Sehingga terjadi Transfer Knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan,” tukas Sigit dihadapan prajurit TNI-Polri.
Meski begitu, Kapolri menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Terkait masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal kelompok kriminal bersenjata yang terus melakukan serangan. Sehingga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur, sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional,” tuturnya.
Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM. Baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.
“Kita berusaha supaya kedepan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata,” tandasnya.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil kedepan.
“Bahwa saya akan belanja masalah ya istilahnya menyerap aspirasi dari bawah, apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan kedepan maupun perencanaan kedepan,” ujar Panglima TNI Laksamana Yudo.
Panglima mengatakan, kedepannya akan diambil kebijakan sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua.
“Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Sesuai kebijakan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan,” tukas Yudo.
Oleh karenanya, dia kembali menegaskan, TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional mengawal seluruh kebijakan pemerintah membangun Papua.
“Ini perlu dukungan TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur lain. Dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri untuk percepatan pembangunan di daerah,” pungkas Panglima. (Joesvicar Iqbal)