IPOL.ID – Dalam kegiatan Resolusi 2023 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyatakan BP2MI telah mempersiapkan rencana hingga penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke sejumlah negara di Tahun 2023.
Benny mengatakan, meski Pemerintah Indonesia menyatakan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut tapi tetap harus waspada. Penyebaran Covid-19 sekitar 2 tahun berpengaruh dan berdampak di tanah air yaitu meningkatnya pengangguran, disatu sisi angkatan kerja tinggi.
Salah satu solusi dan terhadap kemungkinan resesi global, akan ada beberapa perusahaan bakal PHK para pekerjanya. Maka momentum situasi Covid-19 di luar negeri yang sudah membaik. Negara-negara yang dulu menutup masuknya warga negara asing, tenaga kerja, sekarang telah terbuka.
“Nah, peluang kerja yang terbuka itu harus kita rebut. Menjadi peluang bahkan solusi. Dari situasi pengangguran yang sangat tinggi. Dan kemungkinan resesi global akan berdampak pada negara Indonesia,” ujar Benny di Aula KH. Abdurrahman Wahid Kantor BP2MI Jakarta, Selasa (31/1).
Untuk itu, BP2MI menyiapkan semua rencana, program, skema, dan penempatan, baik melalui P to P, G to G, bahkan usulan G to P. BP2MI mengusulkan ada 16 negara perluasan untuk G to G bahkan G to P. Selama ini hanya tiga negara yaitu Korea, Jepang dan Jerman.
“Kalau perluasan negara untuk penempatan skema G to G, G to P dibuka berarti kita bisa merebut peluang kerja yang lebih luas di negara-negara penempatan, P to P juga dikawal,” kata Benny.
Tetapi, di luar penempatan yang dilakukan secara resmi, dalam kontrol pengawasan sangat ketat agar tidak ada over charging, tidak ada penempatan PMI secara curang. BP2MI terus diganggu oleh sindikat mafia yang terus berbisnis dalam perdagangan orang dengan cara kotor, curang dan tidak resmi.
“BP2MI tidak bisa menangani pencegahan terkait tindak pidana perdagangan orang secara sendiri. Sehingga saya mengajak elemen-elemen, komponen, organisasi mahasiswa, pemuda, LSM, yang konsern dengan perjuangan buruh migran, ayo lawan sindikat mafia ini,” ajak Benny.
“Tapi saya juga mengajak kementerian lembaga yang memang punya tugas, kita punya UU TPPO turunannya ada Perpres tentang pencegahan TPPO Nomor 22 Tahun 2021, ada 27 kementerian lembaga yang terikat. Ini bukan saja tugas BP2MI, kalau kejahatan penempatan ilegal masih terus terjadi, calo dan termasuk di belakang bandar ini yang membekingi bebas berkeliaran maka wajah negara ini akan buruk di mata internasional,” tambahnya.
Sehingga menjadi negara yang tidak memberi perlindungan, ada masalah HAM, negara dianggap tidak peduli HAM, menjadi pembiaran dalam perdagangan orang menjadi buruk.
BP2MI dengan suara keras dan kritik tajamnya, lanjut Benny, tak perlu menyinggung kementerian lembaga lain. Tapi konteksnya adalah penyelamatan anak-anak bangsa agar tidak menjadi korban penempatan.
Nah, resolusi di Tahun 2023 gagasan-gagasan besar yang kemudian dirumuskan menjadi perencanaan dan tentu ada capaian target agar ada keberhasilan di akhir Tahun 2023. Targetnya di antaranya angka penempatan, kualitas dan semua proses harus lebih baik lagi, pelayanan kepada PMI harus lebih hormat lagi, tidak boleh menempatkan mereka sebagai orang hina, dipandang sebelah mata.
“Sehingga kebijakan kita memuliakan mereka, itu untuk outputnya,” tukasnya.
Untuk input, sambung Benny, BP2MI memiliki ide-ide besar. Seperti Indonesia Migran Center, dibangun menjadi pusat pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan anak bangsa berkualitas dan kompetensi teruji.
Sehingga tidak boleh keseluruhan urusan penempatan diserahkan kepada swasta. Bahwa negara tidak boleh juga menghilangkan peran swasta. Tapi ada garansi negara memberikan penghormatan kepada mereka (PMI).
“Dan semua pihak kementerian lembaga dapar menjadi instruktur pembekalan, ini penting. Saya ingin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memberikan pembekalan agar mereka tidak terpapar radikalisme, terorisme,” ulasnya.
Lebih jauh, kenapa kegiatan Resolusi 2023 ini penting dilakukan. Sebab, setiap kegiatan lembaga dipertanggungjawabkan kepada rakyat. BP2MI melakukan transparansi, dan publik bisa menyaksikannya.
Seperti halnya di Tahun 2018 ada masa kejayaan penempatan PMI. Namun pada saat Covid-19 melanda, angka penempatan PMI mengalami penurunan.
Pada Januari-Desember Tahun 2022 angka penempatan PMI yang telah dilakukan BP2MI ada sebanyak 200.761. Pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen, dan pertaruhan dari BP2MI.
Penempatan P to P Asia Afrika, target capaian penempatan di Tahun 2022 ada 150.000 dan di Tahun 2023 targetnya naik 20 persen menjadi 183.550.
Penempatan P to P di Eropa Timur, capaian penempatan di Tahun 2021 ada 4.854, 2022 ada 10.385, 7 negara Saudi, Italia, Polandia, Turki, Inggris, Kuwait, dll. Kemudian di Tahun 2023 ditargetkan naik 140 persen menjadi 25.000. Sebelum Covid-19, capaian penempatan di 2019 ada 5.699.
Inisiasi perluasan G to G & G to P, Asia Afrika 5 negara, Amerika dan Pasifik 4 negara, Eropa dan Timur Tengah 7 negara.
Untuk tahun ini sudah ada 600 pendaftaran PMI di sektor kesehatan untuk perawat ke Jerman.
Belum lagi, dalam penanganan pemulangan PMI, target pemulangan PMI yang terkendala. Sehingga di Tahun 2023 hampir dipastikan BP2MI akan ada hutang kembali di Rumah Sakit (RS) Polri. “Gali lubang tutup lubang. Karena jumlah PMI yang ditangani begitu besar,” ungkapnya.
Sehingga di Tahun 2023, dibutuhkan anggaran sebanyak Rp78,65 Miliar untuk target penempatan sebanyak 20.000 PMI. “Untuk usulan anggaran ini sudah banyak disampaikan dalam setiap RDP ke DPR,” tutup Benny. (Joesvicar Iqbal/msb)