IPOL.ID – Pengamat Transportasi Perkotaan Budi Yulianto meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampung masukan dari publik soal rencana jalan elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) untuk memastikan kebijakan itu dapat mengurai kemacetan di Jakarta.
“Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar membuktikan program ini akan berhasil dan bisa menciptakan integrasi transportasi strategis yang dapat mengatasi kemacetan,” ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Budi mengatakan masukan diperlukan mengingat publik masih banyak yang beranggapan ERP memaksa masyarakat untuk membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu.
“Ditambah lagi dengan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman secara ekonomi sebagai kompensasinya belum tersedia,” ujar Budi.
Menurut Budi, saat masyarakat memilih menggunakan transportasi umum berupa taksi daring dan ojek daring, namun tetap terkena ERP, tentu juga akan memberatkan, lanjut dia.
“Ini harus dipahami Pemprov DKI Jakarta karena program ini banyak melibatkan kebijakan,” tutur Budi.
