“Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah tapi semua, kita mempunyai tanggung jawab. Bagaimana misi ini terjadi ke depan, mengawal proses pembangunan ke depan lebih baik,” ujar Wempi.
Meski begitu, perlu diakui pembangunan di daerah Papua sejauh ini masih mengalami beberapa hambatan, seperti koordinasi antarlembaga yang belum efektif. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
“Untuk proses pembangunan yang kita harapkan ini, ada pembentukan badan khusus di Papua yaitu BP3OKP. Ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden, kita beberapa kali rapat untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan di Papua ini bisa segera terwujud,” terang Wempi.(Yudha Krastawan)
