Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkes, Rionald Silaban mengungkapkan, banyak aset pemerintah pusat di Jakarta yang bisa dioptimalkan usai Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota. Dia berharap, pengoptimalan aset pemerintah itu memenuhi kriteria highest dan the best use.
“Kami juga dalam rangka meningkatkan valuasi aset itu kami minta pandangan Gubernur dan jajaran Pemda sehingga pada akhirnya nanti aset itu optimal dan nilainya mencapai nilai yang tertinggi,” katanya.
Saat ini, lanjut Ronald, Kementerian Keuangan masih mengkaji pemanfaatan Barnag Milik Negara (BMN) di Jakarta ini. Namun, jelasnya, pemanfaatan BMN ini sangat bergantung dari tata ruang yang dibolehkan Pemda DKI Jakarta.
“Kami selaku pengelola, karena aset itu adalah aset pemerintah pusat, kami akan manfaatkan sebaik baiknya dengan berbagai macem cara pemanfaatan bisa sewa, bisa kerja sama pemanfaatan, juga BTO BOT,” ucapnya.
Diakuinya, aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai senilai Rp1400 triliun. Dari jumlah ini, kata Ronald, ada aset sekitar senilai Rp300-400 triliun yglang bisa dimanfaatkan karena kantor pemerintah pusat pindah ke Kalimantan Timur. (Peri)
