IPOL.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD, meminta tokoh-tokoh agama dan pimpinan Pondok Pesantren ikut mengamankan Pemilu 2024 mendatang. Dia juga meminta agar menghindari politik praktis di masjid.
Untuk menghidari konflik internal di berbagai rumah ibadah dan pondok pesantren, Menko Polhumam menegaskan agar sebisa mungkin menghindari praktik politik praktis di masjis-masjid.
“Sebisa mungkin dihindari politik praktis di masjid-masjid, agar tidak menimbulkan konflik internal,” kata Mahfud dikutip dalam keterangannya pada Minggu (26/2).
Mahfud juga menjelaskan politik itu ada dua, pertama politik inspiratif, dan yang kedua politik praktis.
“Saya kalau ketemu tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sering saya sampaikan, politik itu ada dua; politik inspiratif berupa gagasan-gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik. Kalau pemilu, pemilu lah dengan jujur, kalau mau memerintah, tegakkan hukum dengan adil, nah itu bisa dikatakan dimana saja, di masjid tidak apa-apa, tapi kalau saya arahkan untuk memilih figur tertentu itu yang tidak boleh, itu namanya politik praktis,” jelasnya.
“Negara ini lahir dari politik inspiratif, menegakkan keadilan itu politik, menegakkan hukum itu keputusan politik. Mohon hindari politik elektoral atau politik praktis di masjid masjid,” tambah Menko Polhukam kembali menekankan betapa tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren memiliki peran penting dalam ikut serta menjaga keutuhan negara.
Terkait pilihan politik, Mahfud menegaskan masyarakat silakan menentukan pilihan politiknya sesuai dengan kesadaran politik masing-masing.
“Siapapun yang akan dipilih silahkan tapi jangan dipertentangkan di Masjid, agar kita tidak terjebak pada pertengkaran-pertengakaran yang tidak diinginkan,” ungkapnya. (Far)
Jelang Pemilu 2024, Mahfud: Hindari Politik Praktis di Masjid
