IPOL.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah pemerintah daerah (pemda). Sebab banyak daerah yang telah mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Terlepas dari sejumlah daerah lainnya yang masih perlu berbenah, dia menilai, banyaknya pemda yang memperoleh opini WTP menunjukkan kinerja daerah semakin baik.
“Tentu harapan kami, harapan kita semua, semuanya nanti dapat Insya Allah opininya Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Tito melalui keterangannya, Jumat (10/2).
Sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah, Tito mengaku cukup memahami dinamika yang dialami pemda. Hal ini terutama berkaitan dengan pengelolaan anggaran baik dari pendapatan maupun belanja. Apalagi, saat pandemi Covid-19 masih belum terkendali, tantangan yang dialami daerah kian terasa.
Karena itu, Tito menegaskan kembali kepada daerah agar betul-betul berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan. Dia meminta daerah berperan layaknya kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas pendapatan dan belanja anggaran. Dengan optimalisasi pengelolaan anggaran, secara tidak langsung akan mendorong kelancaran program Pemda.
“Kalau seandainya pendapatan banyak, maka otomatis dia bisa membuat program, mengeksekusi program, apalagi bisa mencapai di atas target. Dan rata-rata di tahun kemarin data Kemendagri lumayan bisa mencapai rata-rata 96 persen pendapatan, ada yang juga lebih dari 100 persen,” jelasnya.
Tito berharap, realisasi belanja daerah juga dapat ditingkatkan. Sebab, dengan realisasi belanja yang maksimal akan memperkuat daya beli masyarakat.
“Ini fungsinya adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Jika ada uang yang beredar bisa memperkuat konsumsi rumah tangga,” pungkasnya. (Yudha Krastawan)