“Kita sering mendengar bagaimana bantuan itu salah sasaran. Masalah ini memang tidak berdiri sendiri. Tetapi, pengambilan sampel data pun sering tidak menggambarkan kondisi lapangan yang sebenarnya,” katanya.
Tamtam menuturkan, petugas sensus atau survey di lapangan yang pernah ia temui saat memvalidasi sample data yang sudah dibekali dari BPS. Di lapangan, kata Tamtam, tidak sedikit juga ditemui kerawanan saat petugas menghadapi benturan kepentingan di lingkungan.
“Kerentanan terjadi ketika mereka sudah menerima data warga yang diberi BPS dan dia bertugas memvalidasi. Nah, di titik ini sering terjadi konflik of interest antara warga terdata, lingkungan dan si pendata itu sendiri,” sebutnya.
“Belum lagi berbagai kepentingan di lembaga lembaga based on data masyarakat seperti BPS, Kemensos atau yang lain yang membuat misi dari pendataan bergeser dari bagaimana mengentaskan kemiskinan ke bagaimana menyerap anggaran negara lebih besar,” lanjutnya.
Atas hal itu, Tamtam menyarankan agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk mengintervensi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dukcapil dan pamong wilayah mulai dari Walikota, Camat dan Lurah sebagai bagian integral dari agenda survey, sehingga lebih ketat lagi dalam mengawasi pengambilan sample data miskin di Jakarta.
