“Asumsinya dengan 16 bantuan, jika pengambilan data akurat dan implementasinya tepat sasaran, seharusnya warga berhak mendapat bantuan itu tersasar dengan baik sehingga tidak ada lagi kategori miskin ekstrem di Jakarta,” tandasnya.
Dalam strategi on demand yang ditawarkan BPS dimana adanya partisipasi masyarakat melalui forum publik atau kelompok masyarakat, Tamtam mewanti wanti agar dalam pelibatan masyarakat saat pemutakhiran diawasi secara ketat dan sistematis.
Di fase ini, kata Tamtam, kerentanan tersebut nampak lebih besar. Bila mungkin, menurutnya, Pemprov DKI dalam hal krusial seperti ini wajar dan perlu membuat shadow team atau tim bayangan yang teruji sehingga pengawasan data di lapangan semakin kuat.
“Oleh karenanya, Pak Gubernur Heru mesti tegas kepada bawahannya untuk no nego-nego dalam peng-sensus-an, pengambilan data atau pemutakhiran, Jangan lagi asal tugas kelar, asal teman dapat apalagi asal Bapak senang,” tegasnya.
“Sehingga pemutakhiran tidak diwarnai perang kepentingan, alias pure pada data miskin sesuai kategori seharusnya atau SOP,” pungkasnya. (Peri)
