IPOL.ID – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP Abpednas) Indonesia resmi dilantik di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V MPR Senayan Jakarta, baru-baru ini.
Pelantikan dihadiri Ketua MPR, sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Abpednas Indonesia, Bambang Soesatyo; dan Mendagri Tito Karnavian yang juga Ketua Dewan Penasehat.
Turut hadir jajaran Dewan Pembina Asri Anas, Anom H Reksodirjo, Prof Suratno, Dewan Penasehat Prof Joko Wandyatmoko, Prof Sri Widyastuti, Yusharto dan Dewan Pengawas Ella Nurlaela, Yunan Helmi dan Zulfi S Koto, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Widjaja dan Ketua Umum DPN PPDI Widhi Hartono bersama sejumlah pimpinan organisasi massa.
Selain pelantikan DPP Abpednas Indonesia, kegiatan juga diwarnai dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR sebagai bekal para pengurus baru dan anggota BPD dalam menjalankan tupoksinya. Sekaligus membuat program kerja ke depan, terutama dalam berbangsa.
Kegiatan yang disiarkan secara live streaming melalui channel beritadesa.tv di YouTube dan beberapa stasiun TV nasional ini diikuti oleh pengurus DPP yang berasal dari DPD dan DPC Abpednas dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan Kalimantan.
Indra Utama, Ketua Umum terpilih hasil Munas I DPP Abpednas Indonesia pada 10 Desember 2022 lalu menjelaskan, pelantikan pengurus DPP Abpednas masa bhakti 2022-2028 ini layak menjadi sejarah penting organisasi sebagai rumah besar anggota BPD seluruh Indonesia.
“Karena ini pertama kalinya DPP Abpednas mendapat kesempatan bisa dilantik, sekaligus mendapatkan pembekalan Empat Pilar dari Ketua MPR di tempat yang penuh sejarah bangsa ini,” kata Indra Utama, mantan Sekretaris Jenderal di kepengurusan sebelumnya.
Untuk itu, atas nama anggota BPD, pengurus DPP, DPD, DPC sampai PAC Abpednas, Indra Utama menyampaikan terima kasih kepada Bambang Soesatyo. Juga kepada Sekretariat MPR yang telah memberikan tempat untuk pelantikan sekaligus Sosialisasi Empat Pilar.
Indra Utama yang juga CEO Journalist Media Network ini, menambahkan, amanah mengemban tugas sebagai Ketua Umum DPP Abpednas Indonesia tidaklah ringan mengingat anggota BPD seluruh Indonesia ini diperkirakan mencapai 500 ribuan lebih.
Saat ini Abpednas sudah terbentuk di 25 Provinsi di Indonesia. “Namun dengan dukungan seluruh Pembina, Penesehat, Pengawas dan pengurus, Insya Alloh kita bisa bahu membahu bekerja sama dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diamanahi kepada kita semua,” imbau Indra Utama kepada jajaran pengurus DPP Abpednas.
Dengan tema dan semangat Indonesia Bangkit Dari Desa, komposisi pengurus DPP Abpednas disusun dengan mengkolaborasikan para profesional di pusat dan pengurus daerah serta anggota BPD di desa.
Latar belakang pengurus DPP Abpednas sangat beragam, mulai dari mantan anggota Dewan, pengacara, bahkan ada yang masih aktif sebagai nggota DPRD.
“Komposisi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk terciptanya program kerja organisasi yang saling isi antara pusat dan daerah, antara pengurus dari beragam latar profesi dan pengalaman bersynergi sesuai visi misi ABPEDNAS Membangun Desa Menata Kota,” jelas Deden Syamsuddin, Sekretaris Jenderal DPP Abpednas.
Dalam menjalankan programnya, ke depan Abpednas akan membangun kerja sama dan berkolaborasi tidak hanya dengan instansi dan lembaga teknis, tapi juga dengan stake holder desa, lembaga negara lain dan swasta dalam membangun desa.
“Usai Munas dan pembentukan pengurus, organisasi ini langsung beraudiensi serta melakukan MOU dengan beberapa insitusi seperti BNPT, Wantannas, Pacific Paint, perbankan, universitas serta perusahaan berbasis teknologi,” tambah Deden.
“Kita berharap, Sosialisasi 4 Pilar mampu memperkuat kebersamaan dan kesolidan dan kerukunan kita dalam berorganisasi dan bermasyarakat ke depan. Kita juga berharap, nanti setiap kegiatan Bimteknas anggota BPD dan pengurus abpednas ke depan, juga akan selalu mendapatkan pembekalan materi sosialisasi 4 pilar dari MPR,” harapan Indra kepada Ketua MPR.
“Menurut kami, pembekalan seperti ini, termasuk penguatan kapasitas lain seperti leadership, entreprenuership dan manajerial bahkan bela negara seperti yang dibuat Kemendagri sangat penting diberikan kepada aparatur pemerintahan desa, kepala desa, anggota BPD, perangkat desa sebelum bertugas perlu dilakukan berkelanjutan sebagai modal besar dalam upaya menjalankan roda pemerintahan desa untuk membangun desa lebih terencana, lebih baik dan terarah,” tegas Indra. (ahmad)