Impor Pakaian Bekas Ganggu Industri Tekstil Tanah Air, Kapolri: Jika Ada Penyelundupan Tindak Tegas

IPOL.ID – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) geram dengan maraknya impor pakaian bekas atau Thrifting. Sebab, hal tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan jajarannya untuk mengusut serta mencari akar permasalahan dari maraknya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk mencari akar masalah dan melakukan pemeriksaan terkait munculnya pakaian bekas impor tersebut.

“Terkait instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran dilakukan pemeriksaan,” tegas Kapolri Jenderal Sigit kepada wartawan, Minggu (19/3).

Sigit menekankan, apabila dalam pemeriksaan nanti ditemukan adanya praktik penyelundupan maka Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun.

“Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang Pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas,” tandas Kapolri.

Tindakan tegas tersebut merupakan komitmen jajaran Polri mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan Pemerintah. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Salah satunya menjaga pasar domestik.

“Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang jadi kebijakan Presiden,” ungkap Sigit.

Sebelumnya, Polri menyatakan bahwa pihaknya menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk melakukan pencegahan bisnis pakaian bekas impor.

“Polri bersama Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai dalam mencegah bisnis pakaian bekas impor,” terang Karopenmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (15/3).

Ramadhan memastikan Polri siap bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Disebutkannya, Bareskrim Polri juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah bisnis pakaian bekas impor ini.

“Upaya ini tentu akan menyesuaikan peraturan perundang-undangan berlaku,” tegas Karopenmas. (Joesvicar Iqbal)