Namun menurut Hendri, hal itu dapat diatasi melalui kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan untuk mengoptimalkan penataan pelabuhan, selain itu menerapkan skema pendanaan kreatif pada beberapa pelabuhan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Di samping itu, pembenahan tata kelola sektor logistik juga membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan, dalam hal ini dukungan dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di pelabuhan sangat dibutuhkan. Terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan dalam tata kelola, serta efisiensi proses bisnis logistik. Untuk itu, beberapa pelabuhan menurut Capt. Hendri sudah mulai menerapkan digitalisasi layanan.
“Upaya tersebut terus kami lakukan secara intens dan massif agar tiap-tiap pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat semuanya terdigitalisasi dan terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya,” ujar Capt Hendri. (ahmad)
