Sementara cabor tenis meja ilegal (PB PTMSI) tidak pernah mengikuti tahapan -tahapan tersebut tiba-tiba mereka mengambil jalan pintas menerobos ke Kemenpora dengan kendaraan KONI Pusat berbekal SK KONI Pusat saja.
*Kemenpora Semestinya Punya PPNS*
Oegroseno juga menambahkan bahwa
sebaiknya setiap Kementerian seperti Kemenpora RI mempunyai PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang wajib menegakan semua UU/PP/PERMEN yang ada dalam lingkungan Kementerian.
Sebagai contoh dalam Pasal 47 PP Nomor 16 Tahun 2007 itu sudah dilanggar oleh KONI Pusat dan PB PTMSI, tetapi tidak ada yang menegakan aturan tersebut.
Kemungkinan besar suatu saat organisasi teroris dapat mendirikan Induk Organisasi Cabang Olahraga seperti PB PTMSI yang dibentuk oleh KONI Pusat dan PB PTMSI, jadi perlu adanya kewaspadaan nasional di bidang olahraga,.
Salah satu contoh lagi waktu pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta – Palembang, semua Pengurus yang terlibat di Asian Games 2018 tersebut harus melalui skrining ketat dari BNPT. (bam)
