IPOL.ID – Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersilaturahim ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya Jakarta, kemarin (25/5).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof H Haedar Nashir beserta jajaran diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini sepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral dalam menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
Yahya menyatakan kepemimpinan moral sangat diperlukan dalam politik agar para politisi tak hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan pragmatis.
“Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya tidak disetir dengan kepentingan-kepentingan pragmatis,” katanya.
Ke depan, PBNU dan Muhammadiyah akan melanjutkan diskusi-diskusi untuk menindaklanjuti pertemuan ini.
Gus Yahya berharap bisa membangun strategi bersama agar bisa berpengaruh atas berbagai macam isu yang berkembang.
“Nanti kedua belah pihak (PBNU dan Muhammadiyah) akan terus melanjutkan diskusi-diskusi ini. Karena kalau soal komunikasi langsung sudah biasa, tapi kita ingin bersama-sama mencari strategi untuk menciptakan momentum, mudah-mudahan bisa berpengaruh,” kata Yahya dilansir nu online.
Selain isu politik, PBNU dan Muhammadiyah juga akan menjalin kerja sama dalam membangun strategi ekonomi yang lebih berkeadilan. Gus Yahya mengakui, pihaknya akan belajar dari Muhammadiyah tentang kerja-kerja administrasi organisasi dan pelayanan terhadap umat.
“Saya kira, ini akan menjadi ladang khidmah yang sangat subur bagi NU dan Muhammadiyah. Kami berterima kasih sekali. Mudah-mudahan ini menjadi kunjungan yang berkah,” ujarnya.
Sementara itu, Haedar Nashir mengatakan bahwa kepemimpinan moral diharapkan untuk menjadikan Pemilu 2024 lebih bermartabat.
Kepemimpinan moral itu, kata dia, melahirkan arah dan visi kebangsaan yang jelas sehingga kontestasi politik tak hanya berupa ajang mencapai kekuasaan semata.
“Tapi ada visi kebangsaan apa yang mau dibawa, diwujudkan yang berangkat dari fondasi yang diletakkan para pendiri bangsa,” ungkapnya
Dia menjelaskan, kepemimpinan moral yang disepakati itu diharapkan mampu menyetir kontestasi politik menjadi lebih baik.
Siapa pun pemimpin negeri ini yang terpilih, maka dia akan menjadi satu kepemimpinan yang sadar atas perilaku baik dan buruk.
“Kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non-politik praktis punya panggilan moral, hadir tanpa merasa paling benar sendiri,” katanya. (Far)
