“Untuk mendapatkan peluang ini, para pemimpin harus melakukan lebih dari sekedar menanggapi sebuah peristiwa, tapi harus meresponnya dengan tepat,” sambungnyan.
Terkait Kepemimpinan di ranah hukum, menurutnya, sangatlah diperlukan. Agar setiap operasi militer yang digelar, sifatnya legal dan legitimate, serta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atau penyimpangan selama Operasi Militer dilaksanakan. Yaitu dengan mengedepankan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak azasi manusia, ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi.
Selain juga menyampaikan kuliah umum, mantan Pangkostrad tersebut juga meresmikan peluncuran SISTER-SIAKAD STHM. TNI AD memberikan dukungan berupa aplikasi berbasis digital dan database yang lengkap ini, dalam upaya menjamin pengelolaan dan penyajian data akademik yang memadai, guna meningkatkan layanan kampus STHM bagi para siswanya.(Yudha Krastawan)