Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pengawasan intern oleh BPKP dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berorientasi hasil. Jokowi juga mengingatkan pimpinan kementerian, lembaga, BUMN/D, pemerintah daerah untuk membuka data dan menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP.
Hal ini upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin menantang disebabkan situasi global dan ekonomi dunia tidak mendukung. Karenanya, Jokowi ingin memastikan belanja dari APBN/D dan BUMN merupakan belanja produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak diawasi. Hati-hati,” tutur Jokowi.
Itulah kenapa Jokowi meminta BPKP dan APIP mengawasi dan mencegah penyimpangan secara efektif. “Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan (kepada) prosedurnya, (tetapi) orientasinya adalah hasilnya itu apa,” pinta Presiden.
Seperti diketahui, Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2023 merupakan forum strategis pemangku kepentingan pengawasan intern di Indonesia. Rakornas Pengawasan Intern tahun ini diikuti oleh sebanyak 2.718 pejabat pemerintah dan APIP secara hybrid. (Joesvicar Iqbal)
