Terganggunya koalisi perubahan mengusung Anies karena beberapa hal. Pertama, pada Mei 2023, Partai Demokrat versi Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke MA agar kepengurusan disahkan.
“Jika Demokrat versi moeldoko disahkan, Demokrat besar kemungkinan tak mendukung Anies Capres 2024. Ganti pimpinan sah di Partai Demokrat, berganti pula calon presiden,” jelasnya.
AHY sendiri termasuk paling awal membuat pernyataan. Mengenai gugatan hukum Moeldoko terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat melalui Peninjauan Kembali (PK) ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Capres 2024.
Kedua, kasus hukum juga menimpa petinggi Partai Nasdem. Kasus korupsi Rp8 triliun membelenggu Johny G Plate sebagai Menkominfo. Masalahnya Johny juga Sekretaris Jendral Partai Nasdem.
“Pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas untuk membentuk pemerintahan bersih. Namun konteks dan suasana politik masa kini mudah saja menafsir peristiwa juga sebagai bagian tekanan politik,” terang Ade.
Ketiga, diberitakan pula bisnis yang terdampak setelah deklarasi Anies sebagai Capres Nasdem. Ada jasa katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti. Usaha properti senilai Rp8 triliun yang rencana dapat pinjaman bank pemerintah bakal macet.
