IPOL.ID-DPRD DKI mulai merasakan keresahan terhadap pembangunan transportasi di Jakarta. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B, Ismail. Menurutnya, PT LRT perlu melakukan pengkajian secara komprehensif khususnya pembangunan LRT fase 1 B rute Velodrome-Manggarai.
“Jangan sampai kita kurang komprehensif. Jadi, dari berbagai aspeknya itu harus komprehensif. Saya agak khawatir dari sekarang itu lahan yang sangat sempit,” ujar Ismail.
Politisi PKS itu meminta PT LRT memfokuskan pada kajian. Sebab, Stasiun Tanah Abang ketika menyandang status Transit Oriented Develpoment (TOD). Penumpukan penumpang terjadi setiap hari dan baru dilakukan perluasan area oleh PT KAI.
“Jangan sampai kemudian lambat berpikirnya karena begitu LRT Fase 1B terwujud. Bisa di bayangkan puncak kesibukan, seperti apa sementara kebutuhan supporting sistemnya di area sekitar TOD nya belum dipersiapkan,” ungkapnya.
Komisi B DPRD DKI Jakarta juga meminta PT LRT melakukan peninjauan skema pembayaran di luar penggunaan APBD melalui suntikan penyertaan modal daerah (PMD). Dikhawatirkan dengan proyeksi kebutuhan anggaran pembangunan hingga lebih dari Rp5 triliun akan membebani APBD DKI Jakarta.
