Aksi tersebut mendapatkan kecaman luas dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Turki, Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Kami juga berdiskusi tentang berbagai isu mulai dari … Rohingya dan reformasi Dewan Keamanan PBB,” ucap Fidan dikutip infopublik.
Reformasi DK PBB telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang.
Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menyatakan pentingnya negara-negara Asia dan Afrika untuk terus mendorong proses reformasi DK PBB dalam upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif.
Isu reformasi Dewan Keamanan juga sempat dibahas oleh Rusia. yang merupakan salah satu dari lima anggota tetap DK PBB bersama dengan AS, China, Prancis, dan Inggris.
Menlu Rusia Sergey Lavrov pada Juni 2023 mengatakan, bahwa Moskow akan berupaya untuk memperluas keanggotaan DK PBB guna memberikan lebih banyak perwakilan kepada negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta mematahkan apa yang dia sebut sebagai dominasi Barat.
