IPOL.ID– Tahapan pemilu 2024 terus bergulir. Minggu (2/7), Dukcapil, Mendagri dan Kemenlu rapat di kantor KPU RI.
Hal itu untuk membahas DPT Pileg 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional. Rapat tersebut, diselenggarakan di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (2/7).
Pengamat politik Ujang Komarudin meminta parpol mencermati dengan seksama agar terhindar dari pemilih-pemilih siluman di TPS.
“DPT harus dicermati dengan seksama karena itu penting. Jangan sampai ada DPT siluman atau tidak jelas. Atau data orang yang meninggal masih ada dalam daftar pemilih,” katanya.
Parpol, sambung Ujang harus fokus dan komprehensif dalam mengawasi DPT yang akan ditetapkan. “Agar partai tidak dirugikan. Karena pada setiap penyelenggaraan pileg DPT biasanya jadi masalah,” jelasnya.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengungkapkan rapat pleno KPU RI dimulai sejak pagi dan dihadiri oleh perwakilan kementerian, TNI, Polri, perwakilan partai politik, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 38 provinsi, serta perwakilan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dari Kuwait dan Meksiko.
“Yang hadir dalam rapat pleno hari ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Staf Ahli Bidang Hubungan Antar-lembaga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), serta Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),” ujar Hasyim.
Dijadwalkan, KPU 2 Juli 2023, akan menetapkan rekapitulasi DPT Pemilu 2024. Dia menjelaskan, kewenangan untuk menetapkan DPT menurut Undang-Undang Pemilu merupakan kewenangan KPU pada tingkat kabupaten/kota dan oleh PPLN untuk pemilih yang berada di luar negeri.
Setelah itu, sambung dia, rekapitulasi DPT dilakukan secara berjenjang, mulai dari rekapitulasi oleh KPU provinsi hingga dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat nasional.”Dan di tingkat nasional kita laksanakan hari ini,” imbuh Hasyim.
Pada kesempatan itu, Hasyim juga menyampaikan terima kasih kepada kementerian terkait serta Polri dan TNI atas koordinasi yang dilakukan dalam mengumpulkan dan menyusun data pemilih di Tanah Air.(Sofian)