Untuk itu, APBN akan terus menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat melalui optimalisasi belanja negara dengan tata kelola yang baik. Wamenkeu mengatakan seluruh belanja APBN dikelola dengan baik, mulai dari cara melakukan penganggarannya, cara melakukan belanjanya, hingga cara merealisasikannya dengan standar-standar.
“Ada standar governance dan ada KPI (Key Performance Indicator) kinerjanya. Jadi output dari belanja negara itu harus terukur. Kita ingin memastikan dengan seluruh tata kelola, penganggaran, tata kelola belanjanya sendiri, tata kelola dari audit, pemeriksaan, dan pengawasannya berjalan dengan baik,” ujar Wamenkeu.
Ke depannya, Wamenkeu menegaskan bahwa APBN akan terus dijaga agar tetap berjalan secara on the track sehingga memberikan sinyal kepada investor bahwa pemerintah mampu mengelola APBN dengan baik untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian global.
“Kita jaga kondisi ekonomi makronya dan kita jaga kondisi keuangan negaranya. Jadi ke arah akhir tahun, kita pastikan APBN 2023-nya itu kemudian nanti berjalan dengan baik. Sinyal ini yang harus kita bangun. Sinyal yang bisa dipercaya, sinyal yang kredibel,” kata Wamenkeu. (ahmad)
