Selain itu, lanjut Alex, pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan kesejahteraan yang tidak boleh dinikmati oleh segelintir masyarakat. Mengingat, sektor koperasi telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dan juga menjadi pilar ekonomi kerakyatan sebagai wujud kemandirian dan kedaulatan bangsa. KPK pun memberikan pembekalan kepada jajaran pimpinan dan pejabat eselon I di Kemenkop UKM agar upaya tersebut terhindar dari korupsi.
“Karena kewenangan strategis yang dimiliki para pimpinan dan pejabat di kementerian dan lembaga, harus dibekali pendidikan dan latihan agar dapat membangun integritas antikorupsi,” ungkap Alex.
Melalui pembangunan karakter dan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan PAKU Integritas, KPK berharap kedepannya dapat tercipta budaya antikorupsi di lingkungan Kemenkop UKM. Karena, pondasi pendidikan antikorupsi yang KPK bangun mengikuti ruh UUD 1945 yang diharapkan dapat tertanam nilai-nilai integritas pada individu jajaran Kemenkop UKM.
