Gedung Tinggi di Ibu Kota Diminta Pasang Water Mist untuk Kurangi Polusi

IPOL.ID – Pemprov DKI Jakarta akan meminta gedung-gedung tinggi di Jakarta untuk memasang water mist atau pompa bertekanan tinggi untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto langkah ini efektif untuk menurunkan kadar polutan di sekitar gedung tinggi di Jakarta jika dibandingkan menyemprotkan air di jalanan Jakarta menggunakan Water Canon.

Asep juga mengatakan pihaknya telah mencoba dari atas Gedung Pertamina dan setelah diukur nilai polutan yang terdata ternyata lebih kecil dari sebelum disemprotkan water mist.

“Kita melakukan penyemprotan dari atas Gedung Pertamina dan di bawahnya langsung diukur dengan alat PM 2.5. Itu ternyata bisa menurunkan kadar PM 2.5 yang ada di sekitaran gedung tersebut,” kata Asep Kuswanto.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa cara untuk mengurangi polusi di Jakarta yang terlihat seperti kabut abu-abu yang menutupi jarak pandang.

Mulai dari modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan buatan menggunakan TMC di wilayah Jobodetabek dan menyemprotkan water canon di jalanan Jakarta.

Data sementara menyebutkan terdapat 1.300 gedung tinggi yang dinilai cocok untuk pemasangan water mist karena terdiri lebih dari 8 lantai di Jakarta. Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta akan memilih lokasi yang tepat untuk memasang water mist tersebut.

Selain dinilai efektif, Asep Kuswanto menyebutkan harga dari water mist generator tersebut masih terjangkau yakni Rp 50 juta dan mudah untuk dibuat. Air yang akan digunakan untuk penyemprotan pun tidak terlalu banyak.

“Kemarin itu dari BRIN menyampaikan kisaran Rp50 juta 1 unit dan itu sangat mudah dibuat ya, kemarin baru uji coba. Jadi hari ini BRIN akan menyampaikan speknya kepada kami Pemprov DKI Jakarta. Kemudian juga nanti kita koordinasikan untuk penerapannya,” ungkap Asep Kuswanto.

Selain alat tersebut, Asep mengatakan, nantinya biaya aplikasi alat hingga air ditanggung oleh pemilik gedung. Pemerintah belum menentukan apakah kebijakan tersebut nantinya akan diwajibkan atau hanya berupa imbawan.(Vinolla).